Peraturan dan Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kegiatan Konstruksi

Daftar Peraturan dan Perundang-undangan serta Pedoman K3 dan Teknik yang terkait dengan Kegiatan Konstruksi

(to be up-dated)

No	Nomor Peraturan	Tentang
I.  Deklarasi Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia PBB
1	Pasal  3
II.    UUD 1945
1	Pasal 27 ayat 2
III.  Undang-undang (UU)
1	UU No.  14/1969	Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja
2	UU No.  1/1970	Keselamatan Kerja
3	UU No. 14/1969	Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai tenaga Kerja
4	UU No.  4/1982	Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup
5	UU No. 18/1999	Jasa Konstruksi
5	UU No. 23/1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6	UU No. 23/1992	Kesehatan
7	UU No. 21/2003	Pengesahan Konvensi ILO NO. 81 mengenai Pengawasan Ketenaga-kerjaan dalam Industri dan Perdagangan
8	UU th 1930 LN No. 225	Undang-undang Uap (Stoom Ordonnantie)
9	UU th 1933 LN No. 53	Petasan
10	UU th 1931 LN No. 59	Timah Putih
11	UU No. 10/1961	Peredaran Barang dalam Perdagangan
12	UU No. 10/1997	Ketenaganukliran
IV.  Peraturan Pemerintah (PP)
1	PP  Th 1930	Peraturan Uap (Stoom Ordering)
2	PP No.  7 / 1973	Pengawasan atas peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.
3	PP No. 19 / 1973	Pengaturan dan Pengawasan K3 di bidang Pertambangan
4	PP No. 11 / 1979	K3 pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
5	PP No. 19 / 1994	Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya
6	PP No. 14 / 1993	Program Jamsostek
7	PP No. 18 / 1999	Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)
8	PP No. 20 / 1990	Pengendalian Pencemaran Air
9	PP No. 27 / 1999	Analisis Dampak Lingkungan
10	PP No. 19 / 1999	Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
11	PP No. 41 / 1999	Pengendalian Pencemaran Udara
12	PP No. 74 /  2001	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
13	PP No. 63 / 2000	Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
14	Stbl 1949 No 337	Ordonansi Bahan Berbahaya
15	PP No. 28 / 2000	Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
16	PP No. 29 / 2000	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
V.  Keputusan Presiden (Keppres)
1	Keppres No. 22/1993	Penyakit akibat Kerja.
2	Keppres No. 2 / 2002	Pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
3	Keppres No. 51/1989	Perubahan Keputusan Presiden No 28/1988 tentang besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja
4	Keppres No. 83/1998	Pengesahan Konvensi ILO No. 87 mengenai Kebebasan Beserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi
VI   Peraturan Menteri (Permen)
1	Permenaker No. 02/1970	Pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3).
2	Permenaker No. 01/1976	Wajib Latihan bagi Dokter Perusahaan
3	Permenaker No. 03/1978	Penunjukan, Wewenang dan Kewajiban Pegawai Pengawas K3 dan Ahli K3.
4	Permenaker No. 01/1978	K3 dalam Penerbangan dan Pengangkutan Kayu
5	Permenaker No. 03/1978	Penunjukan dan Wewenang serta Kewajiban Pegawai
6	Permenaker No. 05/1978	Syarat-syarat K3 pada pemakaian lift listrik untuk orang dan barang..
7	Permenaker No. 05/1978	K3 pada konstruksi Bangunan
8	Permenaker No. 01/1979	Wajib Latihan Hyperkes bagi Paramedis Perusahaan
9	Permenaker No. 01/1980	K3 Pada Konstruksi Bangunan
10	Permenaker No. 02/1980	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam  Penyelenggaraan K3
11	Permenaker No. 04/1980	Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeluharaan Alat Pemadan Api Ringan.
12	Permenaker No. 01/1981	Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
13	Permenaker No. 01/1982	Bejana Bertekanan
14	Permenaker No. 02/1982	Kualifikasi Juru Las
15	Permenaker No. 03/1982	Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
16	Permenaker No. 02/1983	Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik
17	Permenaker No..03/1985	K3 dalam Penggunaan Bahan Asbes
18	Permenaker No. 03/1984	Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu
	Permenaker No. 03/1985	K3 Pemakaian Asbes di Tempat Kerja
19	Permenaker No. 04/1985	K3 Pesawat Tenaga dan Produksi
20	Permenaker No. 05/1985	K3 Pesawat Angkat dan Angkut.
21	Permenaker No. 02/1986	Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan K3 di Perusahaan
22	Permenaker No. 03/1986	K3 pada Penyimpanan dan Pemakaian Pestisida
23	Permenaker No. 04/1987	Tata cara Pembentukan P2K3 dan Penunjukan Ahli K3
24	Permenaker No. 01/1988	Kwalifikasi dan Syarat-syatrat Operator Pesawat Uap
25	Permenaker No. 02/1988	Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan K3 di Perusahaan
26	Permenaker No. 04/1988	Berlakunya SNI-225-1987 mengenai PUIL 1987 di Tempat Kerja
27	Permenaker No. 01/1989	Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator Keran Angkat.
28	Permenaker No. 02/1989	Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
29	Permenaker No. 01/1992	Syarat-syarat K3 Pesawat Karbid
30	Permenaker No. 02/1992	Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli K3
31	Permenaker No. 04/1995	Perusahaan Jasa K3
32	Permenaker No. 05/1996	Sistem Manajemen K3 (SMK3)
33	Permenkes No. 453/ Menkes/ Per/XI/1983	Bahan Berbahaya
34	Permen PU No. 67/1993	Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I
35	Permenaker No. 01/1998	Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jamsostek
36	Permenaker No. 03/1998	Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
37	Permenaker No. 04/1998	Pengangkatan, Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat
38	Permenaker No. 03/1999	Syarat-syarat K3 Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang
VII. Keputusan/Instruksi Menteri & Keputusan Bersama Menteri
1	Kepmenaker No.1135/ 1987	Bendera K3
2	Kepmenaker No.333/1989	Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
3	Kepmenaker No.612/1989	Penyediaan Data Bahan Berbahaya terhadap K3
4	Kepmenaker No.245/1990	Hari K3 Nasional
5	Kepmenaker No.62A/1992	Pedoman Diagnose dan Evaluasi Cacat Karena Kecelakaan / Penyakit akibat Kerja
6	Instruksi Menaker No 11/M/BW /1997	Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran
7	Kepmenaker No. 19/M/BW/1997	Pelaksanaan Audit SMK3
8	Kepmenaker No. 103/MEN/1997	Penunjukan PT Sucofindo Sebagai Audit SMK3
9	Kepmenaker No 61/1999	Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja
10	Kepmenaker No 186/1999	Unit Penanggulangan Kebakaran di tempat kerja
11	Kepmenaker No 187/1999	Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
12	Kepmen PU No 10/KPTS/ 2000	Ketentuan Teknis terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
13	Kepmen PU No. 11/KPTS/ 2000	Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan
14	Keputusan Bersama Menaker dan Men PU No Kep/ 174/ MEN/1986	Keselamatan Kerja pada Kegiatan Konstruksi.
15	Keputusan Menhankam No SKEP/198/MTT/1984	Perijinan Bahan Peledak
16	SK Men LH 127 / 2002	PROPER
17	SK Men LH 122 th 2004	Baku Mutu Limbah Cair (Pupuk)
18	Keputusan Bersama Men PU dan Mentamben No. O4 / 1991 dan 76/ 1991	Penggunaan Air dan/atau Sumber Air Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Termasuk Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumber Air
19	Kepmentan No. 764/1998	Pendaftaran Dan Pemberian Izin Sementara Pestisida
	Keputusan Menteri Tega Kerja No. Kep. 168/Men/2000
VIII.  Surat Edaran Menteri
1	SE Menaker No 01/1978	Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan dan iklim kerja
2	SE Menaker No 02/1978	NAB Bahan Kimia
3	SE Menaker No 01/1979	Penyediaan Ruangan untuk Makan dan Kantin bagi Tenaga Kerja
4	SE Menakertrans No SE 117/ /MEN/PPK-PKK/III/2005	Pemeriksaan Menyeluruh Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pusat Perbelanjaan, Gedung Bertingkat dan Tempat-tempat Publik lainnya
IX. Keputusan Direktur Jendral Binawas Depnaker
1	Kep Dirjen Binawas No. Kep-407BW/1999	Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift
2	Kep Dirjen Binawas No. Kep.84/BW/1998	Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan
X.   Peraturan dan Standar Teknik Terkait Konstruksi di Indonesia
1		Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL)
2		Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia
3		Peraturan Muatan Indonesia
4		Peraturan Beton Bertulang Indonesia
5		Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia
6		Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung Indonesia
7		Pedoman Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya
XI.  Pedoman dan Standar /Siatem Manajemen K3
1	SMK3 Permenaker No 5 / 1996	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
2	OHSAS 18001:1999 British Standard, 1999	Occupational Health and Safety Assessement Series 18001:1999
3	OHSAS 18002: 2000 British Standard, 2002	Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:1999
4	Guidelines on OSHMS ILO, June 2001	The Guidelines on Occupational Safety and Health Management System. ILO-OSH 2001
5	COHSMS Japan Construction Safety and Health Association (JCSHA), 2002	The Construction Occupational Health and Safety Management System (COHSMS) Guidelines &  COHSMS External System Evaluation By Japan Construction Safety and Health Association (JCSHA),
6	ISRS-7 Det Norske Veritas (DNV)	International Safety Rating System (ISRS)-7

Keputusan Kepala Bapedal No. 205 Tahun 1996 Tentang : Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran

Udara Sumber Tidak Bergerak

Kep. Meneg. LH No: 86/2002, Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Permeneg. LH No. 11/2006, Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Menaker No. PER 03/MEN/ 1985 tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes dan Surat Edaran Menaker No SE-01/MEN/1997 tentang Nilai Ambang Batas faktor Kimia Udara di Lingkungan Kerja